Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses vaksin. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah strategis untuk mempercepat inovasi dan produksi vaksin lokal, terutama mengingat kesenjangan akses vaksin yang terjadi antara negara kaya dan negara berkembang.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kesenjangan vaksin terjadi ketika penyakit serius seperti tuberkulosis, AIDS, hepatitis C, dan malaria masih belum memiliki vaksin yang efektif atau tidak dapat diakses secara adil. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata ketimpangan ini: negara berpenghasilan tinggi berhasil mencakup vaksinasi lebih dari 80 persen dalam 12 bulan, sementara negara berpenghasilan rendah hanya mencapai di bawah 15 persen.
Ikrar menekankan bahwa kesuksesan vaksin tidak hanya diukur dari penemuan laboratorium, tetapi dari keterjangkauan harga, kemudahan produksi massal, dan distribusi yang adil. Teknologi modern seperti platform mRNA, kecerdasan buatan, dan vaksin mukosa menjadi bagian penting dari strategi ini.
BPOM berkomitmen mendampingi peneliti dan industri farmasi dari tahap pengujian awal hingga penerbitan izin edar. Lembaga ini juga sedang mempersiapkan regulasi baru bernama conditional approval—persetujuan bersyarat untuk mempercepat akses vaksin dan obat baru tanpa mengorbankan standar keamanan.
“Melihat lamanya proses pada jalur normal, produk inovatif seperti obat untuk penyakit langka yang membutuhkan investasi besar serta prosedur uji klinik bertahap akan sangat lambat sampai ke masyarakat,” kata Taruna. Aturan conditional approval telah masuk tahap rancangan dan mengacu pada praktik yang sudah diterapkan di Eropa.
BPOM menekankan bahwa setiap izin produk yang diterbitkan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya menyelamatkan nyawa masyarakat. Percepatan ini dijamin tidak akan menurunkan standar keamanan, khasiat, dan mutu karena pengawasan tetap dilakukan secara ketat.
Selain itu, BPOM mengajak perguruan tinggi dan industri farmasi nasional untuk memperkuat kolaborasi strategis. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat alih teknologi dan kemitraan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mandiri memproduksi vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau tanpa bergantung impor.
Sumber: Antara News
